Dedi Mulyadi Sebut Jaswita Biang Kerok Banjir Bandang di Puncak Bogor
BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membicarakan soal bencana hidrometeorologi di Kabupaten dan Kota Bogor.
Dedi berpendapat, peristiwa ini tidak dapat dilepaskan dari dampak pembangunan tempat wisata oleh Jaswita, sebuah perusahaan daerah.
Informasi ini diterima Dedi dari Bupati Bogor. Di mana mereka berteriak tentang kejadian banjir yang terjadi di wilayah Puncak, salah satu penyebabnya adalah Jaswita.
"Ah, saya ngomong aja terus terang aja di situ kan ada Jaswita, Jaswita itu membangun sarana rekreasi di Puncak berdasarkan keterangan dari Bupati Bogor tadi ada salah satu apa namanya, kubahnya atau apa namanya ya kemudian terjatuh masuk ke sungai," kata Dedi, Selasa (4/3/2025).
Dari peristiwa itu akhirnya terjadi penutupan, lalu menjadi banjir air. Ia memastikan, hal ini baru berdasarkan keterangan Bupati Bogor yang disampaikan langsung melalui telepon. Hal ini akan menjadi perhatian serius.
"Saya sedang berbicara dengan Anda melalui telepon, dan ini adalah hal-hal yang harus segera diperhatikan dan diperbaiki. Karena pada hari Kamis, saya akan melakukan inspeksi bersama Menteri Lingkungan Hidup, dan kemudian akan mengambil keputusan-keputusan penting," jelasnya.
Sebagai gubernur, Dedi memastikan tidak akan membeda-bedakan dalam menegakkan aturan, termasuk perusahaan milik daerah yang dinilai bertentangan dan berpotensi merugikan masyarakat banyak, maka akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh.
"Jika saya sebagai gubernur dan area itu ternyata mengurangi kemampuan menyerap air dan menyebabkan bencana, tidak ada masalah untuk dievaluasi," katanya.
"Termasuk swasta-swasta juga harus berani menilai mana yang lebih penting, keselamatan warga atau hanya kesenangan beberapa orang, keselamatan warga lebih utama dari apapun," lanjutnya.
Ia menambahkan, nantinya akan dilakukan evaluasi beberapa objek wisata yang ada di wilayah alam Jawa Barat.
Menurutnya, hal ini harus dilakukan agar lebih terstruktur dan tidak menimbulkan kerugian di masyarakat secara luas, termasuk di area yang bekerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara.
Dia mengatakan merasa aneh dengan PTPN, di mana perusahaan pelat merah ini banyak melakukan realokasi tanah dari area perkebunan menjadi bangunan. Menurutnya, jika terus seperti ini, ada baiknya diganti menjadi PT Pariwisata.
Disediakan pertanyaan tentang kemungkinan nantinya akan ada penarikan izin dari perusahaan pariwisata yang mengelola lahan PTPN ini, Dedi menyerahkan hal ini pada Kementerian Lingkungan Hidup.
"Memungkinkan (izinnya dicabut), nanti tergantung rekomendasi di Kementerian Lingkungan Hidup ya," katanya.
Posting Komentar